US Navy Latihan Dengan Malaysia Seusai CARAT 2012

SITUBONDO-(IDB) : Kepala Satuan Tugas Amerika Serikat untuk CARAT 2012, Captain David A Welch mengungkapkan, setelah melakukan latihan CARAT (Cooperation of Afloat Readiness and Training) di Pantai Banongan, Jawa Timur, Indonesia, yang juga dilakukan simulasi perang, timnya akan segera menuju Pangkalan AL Malaysia di Kuantan. "Setelah ini, kami akan melakukannya di Malaysia, di wilayah Kuantan dan Lumut," kata Welch, di USS Germantown (Kapal Perang AS), Senin (4/6/2012).

Disinggung mengapa latihan di Indonesia pilih Pantai Banongan, Welch mengungkapkan, karena  tahun lalu mereka melakukannya di Jakarta dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah RI untuk melakukannya di Pantai Banongan.
"Pemerintah Indonesia mengajak kami melakukannya di Pantai Banongan, dan kami sangat senang mendengarnya. Semoga CARAT di sini makin mempererat dan membikin hangat hubungan kami," akunya.

Selain USS Germantown, juga ada dua kapal perang lainnya yang dibawa Amerika ke Indonesia, yakni USS Vandergrift dan USCGS Waesche. Ketiga kapal ini membawa 1.400 personil yang berasal dari satuan US Navy, US Marines dan US Coast Guard. "Intinya kami senang bisa latihan di sini," katanya.

Untuk koreksi dan evaluasi, terangnya, Amerika akan melakukannya setelah semua rentetan latihan selesai dijalani. "Saya rasa, setelah kami nanti melakukan evaluasi, hasilnya akan sangat memuaskan. Dan kami ingin kembali ke Pantai Banongan lagi. Pemandangannya bagus," imbuhnya.

Agustus 2012 Indonesia Akan Orbitkan Satelit LAPAN-A2

JAKARTA-(IDB) : Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Soewarto Hardhienta mengatakan LAPAN akan mengorbitkan satu satelit bikinan Indonesia pada Agustus mendatang.

“Itu satelit seluruhnya bikinan Indonesia,” kata Soewanto di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin siang, 4 Juni 2012.

Satelit yang akan diorbitkan itu diberi nama LAPAN-A2. Ia mengatakan LAPAN menyertakan tiga perangkat utama dalam satelit tersebut. Perangkat pertama adalah pemotret Bumi. Nantinya Indonesia bisa memotret Bumi dari angkasa dengan satelit tersebut.

Perangkat kedua adalah pembaca sinyal kapal. Dengan perangkat tersebut, pemerintah bisa mengetahui setiap kapal besar yang memasuki wilayah perairan Indonesia. “Kapal secara otomatis mengirim sinyal yang akan ditangkap satelit,” kata Soewarto.

Kapal-kapal yang mampu dilacak oleh satelit itu umumnya adalah kapal besar. Satelit belum bisa menangkap keberadaan kapal nelayan kecil yang umumnya terbuat dari kayu. “Selama ada pengirim sinyal, bisa dilacak,” katanya.

Perangkat ketiga adalah penunjang komunikasi radio amatir. Perangkat tersebut akan sangat berguna bagi proses penanggulang`n bencana. Ini untuk menjamin alat komunikasi radio amatir tetap menyala dalam situasi genting. “Kalau saat bencana, umumnya alat komunikasi konvensional mati,” ujarnya.

Satelit tersebut akan diorbitkan menggunakan sebuah roket peluncur satelit dari India. Soewarto mengatakan Indonesia belum menguasai teknologi roket peluncur satelit, sehingga pengorbitan satelit dilakukan di India

Perancis Tawarkan Rudal Exocet MM40 Block 3 Ke Indonesia

JKGR-(IDB) : Hubungan Indonesia dengan Perancis, semakin mesra saja pasca pembelian Meriam 155 mm Caesar dan kendaraan taktis Sherpa. Rusia telah menjual rudal yakhont ke Indonesia. Amerika Serikat menawarkan AIM-120 AMRAAM utk melengkapi hibah 24 F-16 Block 32++. Tidak mau ketinggalan, Perancis juga menawarkan salah satu senjata andalan mereka, yakni rudal anti-kapal Exocet MM-40 Block III.

Indonesia boleh saja telah bekerjasama dengan China untuk membuat rudal C-705. Bisa jadi, rudal C-705 akan diproduksi masal oleh Indonesia. Akan tetapi Indonesia tetap melbutuhkan peluru kendali yang mumpuni secara kualitas, sebagai deteren terhadap negara lain. Kemampuan deteren itu, dimiliki oleh rudal Exocet MM-40 Block 3.

Exocet MM40 Block 3

Versi terbaru dari rudal Exocet memiliki jangkauan tembak hingga 180 kilometer. Rudal ini digerakkan oleh mesin jet turbofan yang dilengkapi air intake modern. Rudal Exocet Blok 3 juga dilengkapi GPS guidance waypoint, sehingga bisa menyerang kapal atau sasaran permukaan, dengan sudut serang yang rumit, agar susah diantisipasi.

Sejumlah kapal perang Indonesia telah dilengkapi rudal exocet versi terdahulu. Antara lain Rudal Exocet MM38. Sedikitnya ada 8 KRI yang mengusung Exocet MM 38, yakni Frigat: KRI Fatahilah, KRI Malahayati, KRI Ki Hajar Dewantara dan KRI Nala. 4 Kapal Cepat Rudal buatan Korea: KRI Rencong, KRI Mandau, KRI Badik dan KRI Keris. Setiap kapal pengusung, membawa empat buah rudal Exocet MM 38.

Sementara Korvet Sigma Class, menggunakan Exocet versi lebih baru yakni MM-40 Block 2. Rudal tersebut dipasang di KRI Diponegoro, KRI Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda dan KRI Frans Kaisiepo.

Jika jangkauan rudal Exocet Block 2 hanya 70-80 Km, maka Block 3 mampu mengejar sasaran hingga 180 Km. Rudal Exocet Block 3 bisa dioperasikan secara fire and forget, mampu menghindari jamming dan termasuk rudal lintas cakrawala.
 

Rudal Exocet MM-40 Block 3 pertama kali ditembakkan oleh Frigat Perancis, Chevalier Paul pada 18 Maret 2010 dan sukses menghantam sasaran. Selain Perancis, negara yang telah menggunakan Exocet Block 3 adalah Angkatan Laut Yunani, UAE, Peru< Maroko, Oman dan Qatar.

Saat ini TNI AL memiliki 114 Kapal Perang. Sementara jumlah yang dibutuhkan sedikitnya 376 unit kapal perang. Jadi kekurangannya masih banyak. Dengan adanya rudal Exocet MM-40 Block III, diharapkan jumlah kapal perang yang sedikit masih bisa ditutupi sementara oleh kualitas senjata yang mematikan.

Komisi I DPR Akan Minta Konfirmasi Kementrian Pertahanan

JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui rencana pemerintah membeli enam jet tempur Sukhoi 30MK2, karena hal itu sudah menjadi program strategis pemerintah. "Sebuah pesawat tempur itu tidak bisa cuma lima atau enam buah. Minimal itu satu skuadron, di mana jumlahnya 16 unit," kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, kepada wartawan usai menerima laporan dari LSM terkait kejanggalan pembelian enam Sukhoi tersebut, di DPR, Kamis (15/3).

Saat ini Indonesia sudah memiliki sebanyak 10 pesawat Sukhoi. Terdiri atas dua unit jenis Su-27SK, tiga unit jenis Su-27SKM, dua unit jenis Su-30MK, dan tiga unit jenis Su-30MK2.

Hasanuddin mengatakan, Komisi I akan memanggil kembali Kementerian Pertahanan pada pekan depan untuk menjelaskan lagi persoalan ini. "Nanti akan kita konfirmasikan, apakah benar pemilihan dari state kredit menjadi kredit eksport Indonesia justru akan merugikan,termasuk ada atau tidaknya rekanan lain selain Rosoboronextport, "ujarnya.

Pembelian enam Sukhoi dikritik karena dinilai ada kejanggalan dalam mekanisme pendanaan. Sebelumnya, pendanaan ditetapkan melalui kredit negara Pemerintah Rusia, tapi kemudian dipindahkan menjadi kredit ekspor. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar US$470 untuk pembelian 6 unit pesawat tersebut.

China Dukung Modernisasi Militer Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.

"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis (15/3).

Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.

Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.

Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.

Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.

Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.

Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".

Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.

Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.

Brasil Tawarkan Kerjasama Industri Alutsista

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pada pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes Brasil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Pemerintah Brasil mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negara.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri, PT. Dirgantara Indonesia, dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara.

Anggaran Kementrian Pertahanan Diusulkan Dipotong Pada Perubahan APBN 2012

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan pengurangan atau pemotongan anggaran Kemenhan pada Perubahanan APBN 2012 sebesar Rp 329,4 miliar dari total anggaran Kemenhan 2012 ini sebesar Rp 72,538 triliun.

"Turun sekitar 0,45 persen dari total pagu anggaran Kemenhan 2012 ini. Namun penurunan anggaran di Kemenhan ini sesungguhnya paling kecil,dibandingkan penurunan anggaran di Kementerian lainnya," ujar Sekjen Kemenhan Marsda Eris Harryanto dalam raker pembahasan APBN Perubahan 2012 di Komisi I DPR, Selasa (13/3).

Eris menjelaskan, pemotongan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 itu dilakukan pada pengurangan belanja barang.

"Untuk pemotongan anggaran pada Mebes TNI sebesar Rp 24,9 miliar, TNI AD Rp 173,37 miliar,TNI AL Rp 34,05 miliar dan TNI AU Rp 34,89 miiar serta Kemenhan Rp 62,22 miliar," ujarnya.

Menurut Eris, pemotongan anggaran di Kemenhan ini akan mempengaruhi atas perencanaan-perencanaan organisasi di Kemenhan, baik untuk pemeliharaan dan belanja Alutsista, pendidikan tentara, dan lainnya.

"Untuk itu, kami kalau boleh berharap, agar anggaran Kemenhan dapat dipenuhi seperti dana pagu 2012 yang sebelumnya telah ditetapkan. Agar kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi realisasi sejumlah program Kemenhan yang telah disusun sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pengurangan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 ini baru sebatas usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.

"Sementara DPR belum tentu juga menyetujui adanya pengurangan anggaran di Kemenhan tersebut. DPR perlu membahas hal ini, termasuk dibahas di Banggar," tegasnya.