17 Februari 2012: Pemerintah Belanda tidak menutup
kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke
Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri
Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan)
hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis
yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.
Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri
Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan
pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan
berbagai media, baik media Belanda maupun
Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai
kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah
ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland
menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang
diberikan kabinet.
Belum Bertindak
Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland
mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan
karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika
kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap
menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan
saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi
manusia masih terancam di Indonesia.
Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan
transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka
harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar
Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut.
Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke
Parlemen. Stempel "kondusif/ tidak kondusif" dari
Kemenlu sangat berperan dalam menentukan
kelanjutan transaksi.
"Mayoritas anggota parlemen telah meminta
pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard
ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia
dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda
berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata
(alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas
anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia
tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."
Jangan Gegabah
"Indonesia dan beberapa negara lain telah
menunjukkan minatnya membeli tank Leopard.
Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-
negara tersebut yang dapat berujung pada
kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan
Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut,
para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal
ini pada Parlemen.
"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan
mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja
harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi
manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari
kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya
penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari
pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua
Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada
Radio Nederland.
Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi
kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi
senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan
pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El
Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan
harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.
"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi
ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami
(parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang
mengatakan dalam transaksi senjata kita harus
mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di
kemudian hari."
Menghalau Demonstrasi
Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati
hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat.
Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan
menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya.
Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk
diperbolehkan membeli tank?
"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen
Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya
sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini
cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang
dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya
parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas
anggota parlemen Belanda ini.
"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank
semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan
di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya
ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank
ini; untuk digunakan di kota besar untuk
memadamkan pemberontakan-pemberontakan
seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara arab.
Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."
Tidak Kecolongan Lagi
Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi
Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua
institusi pemerintahan di Belanda?
"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak
harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan
lantas berkurang. Menurut kami langkah
penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk
begitu saja berkelit dari peraturan yang telah
ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El
Fassed.
Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar
tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari
di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi
kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk
menghalau para demonstran. Saat itu Den haag
kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini
dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada
Radio Nederland.
Sumber: RNW
