English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Jumat, 16 Maret 2012

Komisi I DPR Akan Minta Konfirmasi Kementrian Pertahanan


JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui rencana pemerintah membeli enam jet tempur Sukhoi 30MK2, karena hal itu sudah menjadi program strategis pemerintah. "Sebuah pesawat tempur itu tidak bisa cuma lima atau enam buah. Minimal itu satu skuadron, di mana jumlahnya 16 unit," kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, kepada wartawan usai menerima laporan dari LSM terkait kejanggalan pembelian enam Sukhoi tersebut, di DPR, Kamis (15/3).

Saat ini Indonesia sudah memiliki sebanyak 10 pesawat Sukhoi. Terdiri atas dua unit jenis Su-27SK, tiga unit jenis Su-27SKM, dua unit jenis Su-30MK, dan tiga unit jenis Su-30MK2.

Hasanuddin mengatakan, Komisi I akan memanggil kembali Kementerian Pertahanan pada pekan depan untuk menjelaskan lagi persoalan ini. "Nanti akan kita konfirmasikan, apakah benar pemilihan dari state kredit menjadi kredit eksport Indonesia justru akan merugikan,termasuk ada atau tidaknya rekanan lain selain Rosoboronextport, "ujarnya.

Pembelian enam Sukhoi dikritik karena dinilai ada kejanggalan dalam mekanisme pendanaan. Sebelumnya, pendanaan ditetapkan melalui kredit negara Pemerintah Rusia, tapi kemudian dipindahkan menjadi kredit ekspor. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar US$470 untuk pembelian 6 unit pesawat tersebut.

China Dukung Modernisasi Militer Indonesia


JAKARTA - Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.

"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis (15/3).

Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.

Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.

Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.

Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.

Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.

Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".

Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.

Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.

Brasil Tawarkan Kerjasama Industri Alutsista


JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pada pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes Brasil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Pemerintah Brasil mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negara.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri, PT. Dirgantara Indonesia, dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara.

Anggaran Kementrian Pertahanan Diusulkan Dipotong Pada Perubahan APBN 2012




JAKARTA - Pemerintah mengusulkan pengurangan atau pemotongan anggaran Kemenhan pada Perubahanan APBN 2012 sebesar Rp 329,4 miliar dari total anggaran Kemenhan 2012 ini sebesar Rp 72,538 triliun.

"Turun sekitar 0,45 persen dari total pagu anggaran Kemenhan 2012 ini. Namun penurunan anggaran di Kemenhan ini sesungguhnya paling kecil,dibandingkan penurunan anggaran di Kementerian lainnya," ujar Sekjen Kemenhan Marsda Eris Harryanto dalam raker pembahasan APBN Perubahan 2012 di Komisi I DPR, Selasa (13/3).

Eris menjelaskan, pemotongan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 itu dilakukan pada pengurangan belanja barang.

"Untuk pemotongan anggaran pada Mebes TNI sebesar Rp 24,9 miliar, TNI AD Rp 173,37 miliar,TNI AL Rp 34,05 miliar dan TNI AU Rp 34,89 miiar serta Kemenhan Rp 62,22 miliar," ujarnya.

Menurut Eris, pemotongan anggaran di Kemenhan ini akan mempengaruhi atas perencanaan-perencanaan organisasi di Kemenhan, baik untuk pemeliharaan dan belanja Alutsista, pendidikan tentara, dan lainnya.

"Untuk itu, kami kalau boleh berharap, agar anggaran Kemenhan dapat dipenuhi seperti dana pagu 2012 yang sebelumnya telah ditetapkan. Agar kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi realisasi sejumlah program Kemenhan yang telah disusun sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pengurangan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 ini baru sebatas usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.

"Sementara DPR belum tentu juga menyetujui adanya pengurangan anggaran di Kemenhan tersebut. DPR perlu membahas hal ini, termasuk dibahas di Banggar," tegasnya.

Senin, 05 Maret 2012

Menhan Akui Ada Selisih Harga Sukhoi

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengakui adanya selisih antara harga awal dan harga aktual yang harus dibayarkan dalam pengadaan 6 pesawat Sukhoi jenis Su 30 MK2 dari Rusia. Namun, selisih itu tidak besar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada selisih harga tetapi itu terjadi karena faktor eskalasi harga dan inflasi. Contohnya kalau kita beli makanan 2 tahun yang lalu dan sekarang beda. Itu tidak banyak, kecil sekali," kata Purnomo usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR TB Hasanuddin menduga ada broker yang bermain dalam pengadaan pesawat senilai US$470 juta ini. Pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh Rosoboron Export sebagai perwakilan resmi Rusia di Jakarta, diserahkan kepada Perusahaan X. Akibatnya, negara dirugikan hingga US$50 juta.

Purnomo membantah tudingan ini. Menurutnya, pengadaan Sukhoi tersebut sudah sesuai prosedur. "Justru kita ingin tanya itu datanya dari mana. Kita dealnya dengan Rosoboron Eksport, tidak dengan yang lain. Itu agen resmi dari pemerintah Rusia," katanya.

Ketika ditanya berapa selisih harga antara pembayaran aktual dengan harga awal pesawat tersebut, Purnomo mengaku lupa. "Angkanya saya nggak ingat. Tetapi tidak ada kenaikan yang signifikan karena kita juga tidak bodoh. Kalau sampai melonjak sampai terjadi mark up, nggak ada itu," cetusnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan tanggung jawab pengadaan berada sepenuhnya di Kemenhan. TNI AU sebagai user Sukhoi, kata Agus, hanya mengajukan rencana tender lewat TNI.

"Lalu TNI meneruskan ke Kementerian Pertahanan. Kemenhan lalu membentuk tim evaluasi pengadaan. Yang memutuskan Kementerian Pertahanan," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan banyak kejanggalan dalam pembelian enam pesawat Sukhoi itu. Dalam analisanya, Imparsial mengatakan harga pesawat kemahalan dan proses pengadaan tidak wajar.

"Pertama, mengapa Kemenhan lebih memilih membeli Sukhoi dengan sumber kredit komersial, tidak menggunakan fasilitas state loan yang telah disediakan pemerintah Rusia sebesar US$1 miliar?" tanyanya.

Kedua, lanjut Al Araf, Imparsial juga mempertanyakan kenapa harga pembelian Sukhoi bisa mencapai US$470 juta-US$500 juta untuk enam unit.

"Sedangkan saat pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$55 juta. Jika harga kesepakatan adalah US$500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga satuan Sukhoi adalah US$83 juta," jelas Al Araf.

Selain itu, Al Araf juga mempertanyakan mengapa pemerintah menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan ini. "Keterlibatan agen ini sebenarnya keluar dari semangat untuk proses pengadaan alutsista melalui mekanisme G to G?," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Jakarta International Defense Dialogue Kembali Digelar




JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD 2012) yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 21-23 Maret mendatang.

“Ada 45 negara yang akan ikut berdialog dalam pertemuan bertema 'Strengthening Security and Stability' ini,” kata Ketua Panitia sekaligus Rektor Universitas Pertahanan, Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Syarifudin menjelaskan, dalam acara JIDD 2012 ini strategi global, regional dan nasional akan dibicarakan dalam kaitannnya memberantas kekerasan berdalih kepercayaan dan pergolakan di kalangan masyarakat, terorisme serta penyebaran senjata.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan bakal memberikan sambutan, yang diawali sambutan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dialog ini juga akan dihadiri Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang juga akan menjadi pembicara kunci JIDD 2012 yang mengambil tema “Operasi Militer Selain Perang: Kolaborasi dan Integrasi untuk Memperkuat Keamanan dan Stabilitas Global”

Pameran Industri Pertahanan

Selain dialog pertahanan, diacara JIDD 2012 kali ini juga akan dibarengi dengan pameran Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX) 2012. Pameran APSDEX ini akan diikuti oleh berbagai industri pertahanan dari dalam negeri maupun industri global.

“Pameran ini juga dimaksudkan agar dapat menampilkan hasil-hasil inovasi terbaru kepada stakeholder pertahanan dan akademisi yang menghadiri JIDD,” ungkap Syarifudin Tippe.

Industri pertahanan dalam negeri, kata dia, dapat memperoleh lebih banyak dukungan dan menarik perusahaan lain untuk memfasilitasi alih teknologi, imbal dagang, offset dan pemanfaatan sumber daya dengan industri pertahanan negara lain.

“Dijadwalkan bakal ada 26 perusahaan yang akan mengikuti expo kali ini, 20 dari industri pertahanan dalam dan 6 dari luar negeri,”ujar Syarifuddin. Perusahaan asing yang mengikuti event ini diantaranya berasal dari Australia, Denmark, dan Singapura.

Sumber : JURNAS.COM

Komisi 1 DPR Bentuk Tim Kajian Untuk Verifikasi Tiga Kapal Perang Inggris


JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I membentuk tim kecil yang diberi tugas melakukan kajian dan verifikasi atas pengajuan TNI AL untuk membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Kapal tersebut, sebelumnya merupakan pesanan Pemerintahan Kerajaan Brunai Darussalam. Namun, karena alasan tertentu dibatalkan oleh negeri jiran tersebut.

"Komisi I berpandangan bahwa soal pengadaan alutsista untuk TNI ini perlu dilakukan akselerasi, dalam upaya modernisasi dan penguatan armada angkatan laut kita. Karenanya, terhadap pengajuan TNI AL untuk dapat membeli tiga kapal perang dari Inggris ini, perlu kita lakukan verifikasi dulu," ujar Mahfudz pada Jurnalparlemen.com, Jumat (2/3).

Tujuan dilakukannya verifikasi ini adalah untuk menjelaskan dulu aspek politiknya. "Lalu, secara teknis, kita perlu tahu juga alasan pembatalan pembelian tiga kapal buatan Inggris oleh Brunai sebelumnya, sebabnya apa?" ujar Mahfudz.

Verikasi lainnya, menurut Mahfudz adalah masalah anggaran. "Kalau secara politik, Brunai tidak ada masalah, baru kita oke. Lalu secara tekhnis. Inikan tidak lazim, sebuah negara yang sudah pesan tiga kapal, kemudian sudah dibayar juga, namun kemudian hal itu dibatalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Ini yang kita perlu verifikasi lebih dulu," ujarnya.


Korvet kelas Nahkoda Ragam yang akan di beli TNI AL (Foto: NAVAL-TECHNOLOGY.COM)

Mahfudz mengatakan,untuk memastikan kondisi fisik dan kemampuan ketiga kapal buatan Inggris yang di minati TNI AL untuk dibeli itu, di Komisi I juga sempat muncul perlunya perwakilan anggota Komisi I melakukan pengecekan fisik kapal tersebut ke Inggris langsung.

Mahfudz menambahkan, yang terpenting, kalaupun TNI AL nantinya jadi membeli Kapal buatan Inggris itu, tidak ada syarat yang melekat yang memberatkan Indonesia suatu saat.

"Mesti ada jaminan, Inggris tidak melakukan embargo terhadap suku cadang dan perlengkapan lainnya dari kapal ini. Karena pengalaman Indonesia sebelumnya, negara negara Barat melakukan embargo terhahadap suku cadang alutsista yang sudah beli. inikan tidak fair," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

KSAU Resmikan Satuan Radar Timika


TIMIKA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin (5/3).

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sejumlah Pesawat Tempur Akan ditempatkan di Papua

Markas Besar TNI AU berencana menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua. KSAU mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara wilayah timur Indonesia.

"Kami ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat TNI AU yang dikirim ke Papua hanya untuk mengenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas KSAU Imam Sufaat.

Imam mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

"Ini yang menjadi kendala. Kami berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Persiapan Latihan Keamanan Laut di Bitung, Sulawesi Utara

BITUNG - Sebuah perahu warga melintas disekitar KRI milik TNI AL bersandar di Pelabuhan Samuel Languyu Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (4/3). Sebanyak empat kapal perang yaitu KRI Achmad Yani, KRI Layang, KRI Tongkol dan KRI Sura, serta satu pesawat C-212 bernomor lambung U-625 akan turut mendukung latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sinergi antara unsur kapal perang, satuan radar, dan pangkalan udara TNI AL. FOTO ANTARA/Basrul Haq/ed/pd/12.


BRI Kucurkan Rp.1,7 Triliun ke Pindad & PTDI

Sunday, March 04, 2012


JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengucurkan kredit ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) senilai total Rp1,7 triliun.

Direktur BRI, Asmawi Syam mengatakan perseroan mendanai Pindad senilai Rp.700 miliar untuk pembuatan panser dan kendaraan tempur. “Kami juga sediakan fasilitas cash dan noncash loan sebesar Rp.1 triliun untuk pembuatan alutsista oleh PTDI,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/3).

Asmawi mengatakan BRI juga telah menyediakan fasilitas letter of credit senilai US$71 juta untuk pembuatan 8 helikopter jenis NBell 412 EP oleh PTDI. BUMN industri strategis tersebut pekan ini baru menyerahkan 2 unit helikopter NBell 412 EP untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL.

Direktur BRI, Achmad Baiquni menambahkan, kredit ke industri strategis terutama industri persenjataan di Tanah Air akan menambah pundi-pundi laba perseroan. “Pembiayaan BRI ke industri senjata lebih menguntungkan apalagi pemerintah menggelar pembelian alusista secara besar-besaran,” katanya.

Seperti diketahui, dari 2010 ke 2014, pemerintah berencana membelanjakan dana pembelian alutsista sebesar Rp.156 triliun dengan peningkatan pada porsi industri strategis dalam negeri.

Menurut Baiquni, kredit ke industri strategis ini bisa memicu ekspansi pembiayaan. Tahun lalu, kredit BRI meningkat jadi Rp.283,58 triliun dari posisi sebelumnya Rp246,97 triliun.

Sumber : BISNIS.COM

Sabtu, 03 Maret 2012

Kementrian Pertahanan Bantah Adanya Broker Dalam Pengadaan Sukhoi


BANDUNG - Kementerian Pertahanan menegaskan tidak ada calo dalam pengadaan enam jet tempur Sukhoi.

"Sampai detik ini, kami hanya berhubungan dengan pihak JSC Rosoboronexport sebagai wakil resmi pemerintah Rusia dalam pengadaan pesawat Sukhoi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kepala Baranahan Kemhan RI) Mayjen TNI Ediwan Prabowo di Bandung, Jumat (2/3).

Kepada ANTARA dia mengatakan, sejak proses awal pengadaan jet tempur Sukhoi hingga penandatanganan kontrak Kementerian Pertahanan tidak pernah berhubungan dengan pihak lain, termasuk agen apalagi calo, selain JSC Rosoboronexport.

Ediwan mengakui setiap produsen asing yang memasok kebutuhan alutsista TNI, termasuk Sukhoi, memiliki mitra lokal di Indonesia.

"Namun, mitra lokal itu hanya memfasilitasi keperluan administrasi pihak produsen, dalam hal ini Rosoboronexport, dengan Kemhan. Akan tetapi, tidak ikut dalam penentuan produk apalagi harga, terlebih lagi kontrak. Tidak," katanya.

Ditegaskan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, penentuan produk, harga, hingga kontrak ditandatangani hanya dilakukan pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan pihak produsen langsung.

"Tidak ada agen, apalagi calo. Dan, mitra lokal pun hanya sebatas memfasilitasi keperluan administrasi saja," kata Ediwan menegaskan.

Klarifikasi Ediwan ini terkait isu yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR, T.B. Hasanuddin yang menenggarai adanya calo dalam pengadaan enam Sukhoi dari Rusia.

Hasanuddin mengatakan kontrak yang dilakukan tidak melalui Rosoboronexport, tetapi melalui Kredit Export lewat sebuah PT X sebagai broker.

Hasanuddin menambahkan dari penjelasan yang dirilis oleh Rosoboronexport, harga Sukhoi SU 30MK2 per Juli 2011 sekitar 60-70 juta dolar AS/unit (harga Sukhoi yang dibeli sebelumnya hanya 55 juta dolar AS/unit) atau maksimal hanya 420 juta dolar AS untuk enam unit pesawat Shukhoi.

Kementerian Pertahanan sebelumnya melakukan penadatanganan kontrak pengadaan enam Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan JSC Rosoboronexport Rusia, pada akhir 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Dalam acara penyerahan kontrak tersebut, pihak Kemhan diwakili Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kepala Baranahan Kemhan RI) Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sementara pihak Rosoboronexport Rusia diwakili oleh pejabat perwakilannya di Indonesia, Vadim Araksin.

Pengadaan enam jet tempur ini untuk melengkapi 10 Sukhoi yang sudah dimiliki TNI AU sehingga nantinya genap menjadi satu skuadron. Diharapkan dengan adanya penambahan ini kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia jadi lebih kuat.

Sumber : ANTARANEWS.COM

PT Dirgantara Indonesia Serahkan Bell ke TNI


BANDUNG - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyiram helikopter Bell 412 EP saat acara serah terima dua unit helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD dan satu unit untuk TNI AL di hanggar PT DI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/3). TNI sampai saat ini baru memiliki 76 unit helikopter. TEMPO/Prima Mulia






TNI AL Minta Dukungan Komisi 1 DPR Untuk Beli Tiga Kapal Korvet



Tiga kapal korvet kelas Nahkoda Ragam yang akan dibeli TNI AL (Foto: PAKISTAN DEFENCE)

JAKARTA - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi role light fregat yang dibangun oleh galangan kapal BAE Systems Marine pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir,pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunai bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunai sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang canggih ini sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selam milik tetangga."

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

TNI Hibahkan KRI Karang Unarang-985 ke Pemkab Sangihe, Sulawesi Utara


JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan) bersama Sekjen Kemhan Marsda TNI Eris Herryanto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR membahas rencana hibah Kapal Perang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/2). Komisi I DPR menyetujui rencana hibah KRI Karang Unarang-985 kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, yang akan digunakan untuk mobilitas penumpang dan barang. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/12