Komisi 1 DPR Bentuk Tim Kajian Untuk Verifikasi Tiga Kapal Perang Inggris

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I membentuk tim kecil yang diberi tugas melakukan kajian dan verifikasi atas pengajuan TNI AL untuk membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Kapal tersebut, sebelumnya merupakan pesanan Pemerintahan Kerajaan Brunai Darussalam. Namun, karena alasan tertentu dibatalkan oleh negeri jiran tersebut.

"Komisi I berpandangan bahwa soal pengadaan alutsista untuk TNI ini perlu dilakukan akselerasi, dalam upaya modernisasi dan penguatan armada angkatan laut kita. Karenanya, terhadap pengajuan TNI AL untuk dapat membeli tiga kapal perang dari Inggris ini, perlu kita lakukan verifikasi dulu," ujar Mahfudz pada Jurnalparlemen.com, Jumat (2/3).

Tujuan dilakukannya verifikasi ini adalah untuk menjelaskan dulu aspek politiknya. "Lalu, secara teknis, kita perlu tahu juga alasan pembatalan pembelian tiga kapal buatan Inggris oleh Brunai sebelumnya, sebabnya apa?" ujar Mahfudz.

Verikasi lainnya, menurut Mahfudz adalah masalah anggaran. "Kalau secara politik, Brunai tidak ada masalah, baru kita oke. Lalu secara tekhnis. Inikan tidak lazim, sebuah negara yang sudah pesan tiga kapal, kemudian sudah dibayar juga, namun kemudian hal itu dibatalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Ini yang kita perlu verifikasi lebih dulu," ujarnya.


Korvet kelas Nahkoda Ragam yang akan di beli TNI AL (Foto: NAVAL-TECHNOLOGY.COM)

Mahfudz mengatakan,untuk memastikan kondisi fisik dan kemampuan ketiga kapal buatan Inggris yang di minati TNI AL untuk dibeli itu, di Komisi I juga sempat muncul perlunya perwakilan anggota Komisi I melakukan pengecekan fisik kapal tersebut ke Inggris langsung.

Mahfudz menambahkan, yang terpenting, kalaupun TNI AL nantinya jadi membeli Kapal buatan Inggris itu, tidak ada syarat yang melekat yang memberatkan Indonesia suatu saat.

"Mesti ada jaminan, Inggris tidak melakukan embargo terhadap suku cadang dan perlengkapan lainnya dari kapal ini. Karena pengalaman Indonesia sebelumnya, negara negara Barat melakukan embargo terhahadap suku cadang alutsista yang sudah beli. inikan tidak fair," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

KSAU Resmikan Satuan Radar Timika

TIMIKA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin (5/3).

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sejumlah Pesawat Tempur Akan ditempatkan di Papua
Markas Besar TNI AU berencana menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua. KSAU mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara wilayah timur Indonesia.

"Kami ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat TNI AU yang dikirim ke Papua hanya untuk mengenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas KSAU Imam Sufaat.

Imam mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

"Ini yang menjadi kendala. Kami berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Persiapan Latihan Keamanan Laut di Bitung, Sulawesi Utara

Persiapan Latihan Keamanan Laut di Bitung, Sulawesi Utara

BITUNG - Sebuah perahu warga melintas disekitar KRI milik TNI AL bersandar di Pelabuhan Samuel Languyu Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (4/3). Sebanyak empat kapal perang yaitu KRI Achmad Yani, KRI Layang, KRI Tongkol dan KRI Sura, serta satu pesawat C-212 bernomor lambung U-625 akan turut mendukung latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sinergi antara unsur kapal perang, satuan radar, dan pangkalan udara TNI AL. FOTO ANTARA/Basrul Haq/ed/pd/12.

BRI Kucurkan Rp.1,7 Triliun ke Pindad & PTDI

Sunday, March 04, 2012

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengucurkan kredit ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) senilai total Rp1,7 triliun.

Direktur BRI, Asmawi Syam mengatakan perseroan mendanai Pindad senilai Rp.700 miliar untuk pembuatan panser dan kendaraan tempur. “Kami juga sediakan fasilitas cash dan noncash loan sebesar Rp.1 triliun untuk pembuatan alutsista oleh PTDI,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/3).

Asmawi mengatakan BRI juga telah menyediakan fasilitas letter of credit senilai US$71 juta untuk pembuatan 8 helikopter jenis NBell 412 EP oleh PTDI. BUMN industri strategis tersebut pekan ini baru menyerahkan 2 unit helikopter NBell 412 EP untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL.

Direktur BRI, Achmad Baiquni menambahkan, kredit ke industri strategis terutama industri persenjataan di Tanah Air akan menambah pundi-pundi laba perseroan. “Pembiayaan BRI ke industri senjata lebih menguntungkan apalagi pemerintah menggelar pembelian alusista secara besar-besaran,” katanya.

Seperti diketahui, dari 2010 ke 2014, pemerintah berencana membelanjakan dana pembelian alutsista sebesar Rp.156 triliun dengan peningkatan pada porsi industri strategis dalam negeri.

Menurut Baiquni, kredit ke industri strategis ini bisa memicu ekspansi pembiayaan. Tahun lalu, kredit BRI meningkat jadi Rp.283,58 triliun dari posisi sebelumnya Rp246,97 triliun.

Sumber : BISNIS.COM

Kementrian Pertahanan Bantah Adanya Broker Dalam Pengadaan Sukhoi

BANDUNG - Kementerian Pertahanan menegaskan tidak ada calo dalam pengadaan enam jet tempur Sukhoi.

"Sampai detik ini, kami hanya berhubungan dengan pihak JSC Rosoboronexport sebagai wakil resmi pemerintah Rusia dalam pengadaan pesawat Sukhoi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kepala Baranahan Kemhan RI) Mayjen TNI Ediwan Prabowo di Bandung, Jumat (2/3).

Kepada ANTARA dia mengatakan, sejak proses awal pengadaan jet tempur Sukhoi hingga penandatanganan kontrak Kementerian Pertahanan tidak pernah berhubungan dengan pihak lain, termasuk agen apalagi calo, selain JSC Rosoboronexport.

Ediwan mengakui setiap produsen asing yang memasok kebutuhan alutsista TNI, termasuk Sukhoi, memiliki mitra lokal di Indonesia.

"Namun, mitra lokal itu hanya memfasilitasi keperluan administrasi pihak produsen, dalam hal ini Rosoboronexport, dengan Kemhan. Akan tetapi, tidak ikut dalam penentuan produk apalagi harga, terlebih lagi kontrak. Tidak," katanya.

Ditegaskan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, penentuan produk, harga, hingga kontrak ditandatangani hanya dilakukan pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan pihak produsen langsung.

"Tidak ada agen, apalagi calo. Dan, mitra lokal pun hanya sebatas memfasilitasi keperluan administrasi saja," kata Ediwan menegaskan.

Klarifikasi Ediwan ini terkait isu yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR, T.B. Hasanuddin yang menenggarai adanya calo dalam pengadaan enam Sukhoi dari Rusia.

Hasanuddin mengatakan kontrak yang dilakukan tidak melalui Rosoboronexport, tetapi melalui Kredit Export lewat sebuah PT X sebagai broker.

Hasanuddin menambahkan dari penjelasan yang dirilis oleh Rosoboronexport, harga Sukhoi SU 30MK2 per Juli 2011 sekitar 60-70 juta dolar AS/unit (harga Sukhoi yang dibeli sebelumnya hanya 55 juta dolar AS/unit) atau maksimal hanya 420 juta dolar AS untuk enam unit pesawat Shukhoi.

Kementerian Pertahanan sebelumnya melakukan penadatanganan kontrak pengadaan enam Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan JSC Rosoboronexport Rusia, pada akhir 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Dalam acara penyerahan kontrak tersebut, pihak Kemhan diwakili Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kepala Baranahan Kemhan RI) Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sementara pihak Rosoboronexport Rusia diwakili oleh pejabat perwakilannya di Indonesia, Vadim Araksin.

Pengadaan enam jet tempur ini untuk melengkapi 10 Sukhoi yang sudah dimiliki TNI AU sehingga nantinya genap menjadi satu skuadron. Diharapkan dengan adanya penambahan ini kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia jadi lebih kuat.

Sumber : ANTARANEWS.COM

PT Dirgantara Indonesia Serahkan Bell ke TNI

BANDUNG - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyiram helikopter Bell 412 EP saat acara serah terima dua unit helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD dan satu unit untuk TNI AL di hanggar PT DI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/3). TNI sampai saat ini baru memiliki 76 unit helikopter. TEMPO/Prima Mulia

TNI AL Minta Dukungan Komisi 1 DPR Untuk Beli Tiga Kapal Korvet

Tiga kapal korvet kelas Nahkoda Ragam yang akan dibeli TNI AL (Foto: PAKISTAN DEFENCE)

JAKARTA - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi role light fregat yang dibangun oleh galangan kapal BAE Systems Marine pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir,pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunai bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunai sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang canggih ini sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selam milik tetangga."

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM